Perlindungan UMKM di bidang pertanian, perikanan, dan ritel tetap harus dilakukan

  • Bagikan

Trent.id —  Program omnibus law yang bertujuan menghilangkan berbagai aturan yang menghambat investasi, dinilai akan mampu memacu investasi di Tanah Air.

Meskipun demikian, pemerintah diminta tetap melindungi sektor usaha tertentu yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup bangsa, seperti bidang terkait pertanian, kelautan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Komite Tetap Kebijakan Pemerintah dan Publik, bidang UMKM dan Koperasi Kadin Indonesia, Ferrari Roemawi, menegaskan semua hambatan yang bersifat birokratis dan tidak ramah terhadap investasi harus dipangkas, utamanya masalah perizinan dan perpajakan yang termasuk insentif bagi investor.

“Namun sekali lagi, perlindungan terhadap UMKM seperti di bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan ritel tetap harus dilakukan. Termasuk daftar negatif investasi tetap harus ada untuk melindungi UMKM tersebut,” papar dia, ketika dihubungi, Senin (25/11).

Sektor pertanian, terutama pangan, merupakan sektor strategis yang memengaruhi ketahanan nasional. Apalagi, sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar sehingga pemerintah perlu melindungi agar sektor ini tetap dalam penguasaan pemerintah.

Ferrari juga menilai omnibus law sangat bermanfaat untuk meningkatkan investasi, karena semangatnya memang menghilangkan aturan-aturan yang menghambat investasi.
“Namun perlu betul-betul dipelajari undang-undang (UU) mana saja yang akan direvisi melalui omnibus law ini.

Jangan sampai karena terburu-buru sehingga UU yang sebetulnya menghambat, tetapi malah tidak direvisi. Begitu pula sebaliknya,” jelas dia.

Sekjen Dewan Koperasi,
Mohamad Sukri, menambahkan bahwa omnibus law sangat diperlukan khususnya untuk UMKM karena banyak ketidaksesuaian antara UU, ketentuan, dan peraturan yang mengaturnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Selama ini tidak ada keseragaman ketentuan untuk UMKM, bahkan banyak di antara peraturan itu sangat sulit dimengerti pelaku usaha, kerap menyulitkan,” papar dia.

Sukri mengungkapkan UMKM juga kerap memperoleh perlakuan harga bahan baku yang tidak adil. Sebagai contoh, UMKM justru memperoleh bahan baku dengan harga yang berlipat-lipat lebih mahal dibandingkan industri besar.

“Sejumlah UMKM sampai mengurungkan ekspor karena harus berhadapan dengan berbagai peraturan yang dibuat dari berbagai pihak yang menyulitkan untuk dipenuhi ataupun sulit dipahami,” ujar dia.

Aturan Impor
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi Lukman, mengatakan pihaknya bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan usulan seiring dengan dibentuknya omnibus law.

Hal itu khususnya terkait dengan ketersediaan bahan baku. Industri berharap agar impor bahan baku ini diajukan sekali setahun. Selain itu, tidak perlu terlalu lama atau melibatkan banyak kementerian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono, mengungkapkan Kementerian Perindustrian akan mengusulkan delapan regulasi terkait industri untuk masuk dalam omnibus law.

Menurut dia, delapan regulasi tersebut berkaitan dengan sektor industri baja, tekstil, serta makanan dan minuman. Regulasi terkait industri baja paling banyak diajukan.

“Enam regulasi dari industri baja, satu dari industri makanan dan minuman dan ada lagi dari tekstil,” tukas Sigit.

Regulasi yang diusulkan
tersebut mengenai kemudahan importasi bahan baku untuk mendukung proses produksi industri di dalam negeri.

“Kita kan ingin meningkatkan ekspor, jalan satu-satunya adalah meningkatkan kapasitas.

Makanya dipermudah bahan baku untuk produksi manufaktur. Kalau kapasitas tidak naik ya bagaimana bisa meningkatkan ekspor,” ungkap Sigit. ( Rawing Nurdin)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *